Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa vaksin Nusantara sedang dikembangkan di dalam negeri selain vaksin merah putih, untuk menangani Pandemi Covid 19. Hal itu disampaikan Presiden dalam pernyataannya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (12/3/2021). "Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara, yang terus harus kita dukung," kata Jokowi.
Presiden mengatakan pemerintah selalu mendukung inovasi inovasi yang dilakukan oleh para inovator. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, yang mana penelitian sangat dibutuhkan agar kemandirian di bidang farmasi terwujud. "Tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang Farmasi. sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid 19," katanya.
Hanya saja kata Presiden, pengembangan vaksin, termasuk vaksin nusantara tersebut harus mengikuti kaidah kaidah ilmiah yang melibatkan banyak ahli. Sehingga vaksin yang dihasilkan berkhasiat dan aman digunakan. "Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman berkhasiat dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah kaidah scientific, kaidah kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli," kata Jokowi. Persyaratan dan tahapan pengembangan vaksin secara ilmiah kata Presiden, sangatlah penting untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya, jika semua tahapan sudah dilalui kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," katanya. Sebelumnya vaksin Nusantara yang diprakarsai Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Sejumlah peneliti menolak pengembangan vaksin tersebut. BPOM tidak memberikan izin uji klinik fase 2 vaksin tersebut. Alasannya vaksin nusantara belum lolos uji klinik fase 1.
KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan proses uji klinis I vaksin Nusantara tidak sesuai atau memenuhi kaidah klinis dalam penelitian vaksin. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pihak. Salah satunya mantan Menkes dr. Terawan Agus Putranto yang merupakan penggagas vaksin Nusantara. Penny mengatakan terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dengan pihak yang menjadi komite etik. Diketahui, komite etik berasal dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, akan tetapi penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang
"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," ujar Penny, Rabu (10/3/2021). Alasan Penny mempertanyakan hal itu karena sesuai kaidahklinis pengembangan vaksin seharusnya setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian. Komite etik, kata dia, adalah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan terutama terhadap keselamatan subjek penelitian.
Selain itu, Penny turut mempertanyakan apakah vaksin Nusantara menunjukkan khasiat dari vaksin. Sebab jika tak menunjukkan khasiatnya, maka vaksin Nusantara akan sulit melanjutkan ke fase uji vaksin kedua karena bisa merugikan subjek penelitian. "Datanya juga harus dibahas bersama, karena kalau tidak menunjukkan khasiat vaksin, penelitian ke fase berikutnya menjadi tidak ethical karena akan merugikan subjek penelitian untuk mendapatkan perlakuan yang tidak memberikan manfaat," jelasnya. Penny jugamenyoroti perbedaan data yang diberikan tim uji klinis vaksin Nusantara dengan data yang dipaparkan dalam rapat kerja.
BPOM sendiri telah menyelesaikan review uji klinis I vaksin Nusantara danmenyerahkannya kepada Kementerian Kesehatan dan tim peneliti vaksin di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya BPOM, kata dia, akan menggelar pertemuan bersama para ahli dan tim peneliti vaksin nusantara pada 16 Maret 2021. "Saya hanya memberikan komentar bahwa data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada BPOM, dan kami sudah melakukan evaluasi," tandasnya.
