Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan, beda istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari pemerintah pusat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta tidak perlu. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, dua istilah yang intinya sama tersebut membingungkan publik. Menurut Maulana, apapun istilah pembatasan itu membuat orang tidak boleh gerak dengan leluasa, sehingga bisnis perhotelan menjadi lesu.
Dia juga menilai kebijakan pemerintah seringkali berubah di tengah pandemi Covid 19 saat ini, contohnya adalah jadwal hari libur nasional. "Kebijakan pemerintah berubah ubah, libur Lebaran diganti akhir tahun. Namun, pas di Desember diubah lagi," katanya. Maulana menambahkan, pihaknya sebagai pengusaha di sektor pariwisata tersebut bisnisnya tergantung dari pergerakan orang.
"Lalu, pergerakan ini tidak bisa diprediksi dengan adanya PPKM dan PSBB. Pembatasan ini secara domestik dan kalau DKI yang ditahan maka otomatis ke daerah mengalami penurunan cukup drastis karena pergerakan orang didominasi pesawat terbang," kata dia.
